Home / Pena Artikel & Opini / Akar Tradisi Korupsi

Akar Tradisi Korupsi

Edwin Hadiyan
Wakil Rektor IAILM Suryalaya Tasikmalaya ( Mahasiswa Program Doktoral / S3 Universitas Islam Sultan Agung-Semarang, Jawa Tengah)

 Pena Aspirasi-Opini, Sebentar lagi kepemimpinan Joko Widodo berikut Kabinet Indonesia Bekerja akan memasuki detik-detik terakhir. Setelah satu periode Beliau menjabat sebagai orang nomor satu di negara ini. Hampir lima tahun kita berada di bawah mahkota kepemimpinan Beliau. Beragam jenis realisasi kebijakan, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah telah kita rasakan manfaatnya, seperti: pendidikan gratis/murah, ekonomi kerakyatan, layanan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, pembangunan infrastuktural, serta kebijakan publik lainnya.

Tidak ada salahnya, kalau di penghujung tahun ini kita sedikit meluangkan waktu melakukan perenungan objektivitas kinerja Joko Widodo.  Tentu dengan tanpa mengurangi apresiasi terhadap kesuksesannya. Evaluasi kinerja dilakukan sebagai bahan garapan bagi aktor eksekutif berikutnya menjelang Pemilu, April 2019.

Joko Widodo dengan gaya politik kerja yang merakyat, mampu membawa Indonesia sebagai kategori negara yang intens dalam melakukan dukungan terhadap misi toleransi dan HAM internasional. Tak terlepas dari subjektivitas pro dan kontra. Sungguh menggembirakan serta patut diapresiasi. Namun, di balik penghargaan itu, Joko Widodo belum mampu memandu roda kepemerintahan bebas dari praktik korupsi, yang nota bene impian bagi warga negaranya.

Dari tahun ke tahun kasus korupsi selalu mewarnai wajah Indonesia. Mulai dari kalangan pejabat, elit politik, penegak hukum, hingga tokoh agama berlomba-lomba mempertontonkan praktik korupsi. Kaleidoskop korupsi “terbesar” tahun 2018 diantaranya: banyak pejabat dan pimpinan daerah terjerat kasus korupsi.

Kondisi seperti itu mengingatkan dan tidaklah mengherankan, jika menjelang akhir tahun 2013 sebelumnya, lembaga survei korupsi dunia, Transparency International (TI) menempatkan Indonesia pada urutan ke- 114  dari 177 negara bebas korupsi (mengalami penaikan dari tahun sebelumnya, yaitu urutan ke- 118), dengan perolehan skor 32 CPI (Corruption Perception Index), di bawah negara Singapura, Malaysia, Brunai Darussalam, Thailand, dan Piliphina. Ini menunjukan, Indonesia masih bertengger pada peringkat 10 besar negara paling korup di Asia Tenggara.  Sungguh ironis sekali kondisi negara kita tercinta ini.

 Falsafah Nietzsche

Skandal korupsi Indonesia dilakukan secara berjama’ah mulai dari rakyat bawah, menengah, sampai para pejabat pemerintah beridentitaskan lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Mereka bukan kelompok orang yang buta hukum agama atau negara. Suara Tuhan tak lagi mampu mengumandangkan paradigma kokoh agar senantiasa menjunjung tinggi kejujuran, amanah, santun dan ahklak mulia. Hukum negara dalam bentuk KUHP, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah tak pernah bisa mewariskan efek jera terhadap koruptor.

Korupsi sejatinya merupakan keberanian pelanggaran atas hukum dan norma agama. Akibatnya menciptakan sosok manusia yang berkarakter “tunggul dirarud catang dirumpak”. Tidak peduli apakah bertentangan dengan norma ataukah sebaliknya. Apakah akan mendatangkan mashlahat atau madharat.

Mungkinkah perspektivisme falsafah Friedrich Nietzsche (1844-1900 M) lahir kembali di Indonesia. Suatu paradigma yang menolak adanya intervensi teologis pada sistem kosmis. Menghilangkan nilai-nilai religious dalam aktivitas. Hidup hanya sekali, tidak percaya akan adanya hari pembalasan. Ironi lagi berkiblat pada falsafah the death of God (Tuhan telah meninggal). Sehingga ajaran agama tidak lagi dijadikan pedoman hidup dalam konteks ini yang mengatur pengelolaan negara. Ketika negara tak mampu menghindari pelukan koruptor, sistem kleptokrasi menjadi sebuah keniscayaan yang mewarnai corak perjalanan sebuah bangsa.

Tradisi Kolonialis

Secara terminologis korupsi berasal dari bahasa latin, corruptiocorumpere artinya: busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikan, atau menyogok. Menurut Huntington (1968) korupsi adalah perilaku penyimpangan pejabat publik terhadap norma sosial, mencukupi hedonis pribadi/kelompok. Sedangkan koruptif (adjective) adalah hasrat melakukan tindak korupsi.

Dalam literatur sejarah, koruptif telah hadir sejak zaman penjajahan Belanda, dilakukan oleh para bangsawan, kesultanan atau pegawai Belanda (amtenaren/binenland bestuur) yang mengelola negara dengan budaya culas, uncivilin, amoral, oportunis, dll. Besar kemungkinan penyebab utama negara kita mudah terjajah oleh bangsa asing karena perilaku elit bangsawan yang korup, suka memperkaya individu, minimnya prioritas pendidikan moral (character building), serta mengabaikan hukum/norma.

Thomas Stanford Raffles (1811-1816) dalam bukunya History of Java (1868) mendeskripsikan karakter masyarakat Indonesia yang selalu ‘norimo terhadap keadaan, keinginan lebih untuk diapresiasi, suka menyembunyikan persoalan, prioritas mengambil keuntungan. Para bangsawan gemar menumpuk harta, memelihara abdi dalem yang sering mencari muka, berperilaku oportunis di hadapan sang majikan. Tak ketinggalan, kalangan elit kerajaan sangat suka disanjung, dihormati, dihargai, dan benci terhadap kritikan. Bahkan, kritikan dipandang sebagai perlawanan terhadap kekuasaan. Negara mendominasi sumber ekonomi, rakyat dibiarkan tertindas, miskin, dan harus menuruti regulasi pemerintah

Aplikasi “paciwit-ciwit lutung si lutung pindah kaluhur”. Tak jarang Abdi Dalem mencari keuntungan pribadi ketika mengambil upeti dari rakyat yang akan diserahkan kepada demang (lurah). Kemudian dari demang kepada katemenggungan yang seterusnya distor ke Sultan/Raja. Setiap program yang berwajah sosial, namun pada tahapan realitasnya merupakan penjelmaan memperkaya para elit kerajaan, tanpa sedikitpun memihak rakyat kecil. Sebut saja, misalnya kasus cultur stelsel ( sistem pembudayaan), isinya memang untuk memanusiakan manusia namun pada kenyatannya sangat biadab, bagaikan dwang stelsel (sistem pemaksaan).

Fenomena korupsi sekarang merupakan cermin tradisi zaman kolonialisme. Praktik korup diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi korupsi sangat sulit dihilangkan. Bagaikan penyakit kronis yang sedikit harapan untuk sembuh. Pemerintah pun tidak berpangku tangan menyaksikan tradisi korup ini. Menciptakan program pemberantasan korupsi berbentuk lembaga formal. Diawali sejak zaman Orde Baru dengan TPK dan BUDHI-nya disusul Bj. Habibie dengan lembaga KPKPN dan KPPU, KH. Abdurrahman Wahid dengan TGPTPK, hingga sekarang periode Kabinet Indonesia Bersatu I/II dengan lembaga formalnya, KPK. Namun semua itu belum memberikan hasil yang menggembirakan, tradisi korupsi masih tetap tumbuh subur di negara kita.

Kita berharap prestasi kepemimpinan Joko Widodo tidak hanya diakui oleh kancah internasional saja tetapi juga diapresiasi oleh warga negaranya sendiri sebagai figur pemimpin yang mampu mencabut akar tradisi korupsi. Menumbuhkan kembali kesadaran bangsa yang bersih dari budaya korupsi. Menjadikannya sebagai kado persembahan terindah di penghujung pengabdian Joko Widodo. (*)

About admin

Check Also

Polri Sebut Gakkumdu Temukan 3.800 Pelanggaran Pilkada, 112 Diantaranya Naik Penyidikan

Pena Aspirasi-Jakarta, Mabes Pori bersama  Bawaslu dan Gakkumdu melakukan rapat kerja nasional di kantor Bawaslu …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Powered by keepvid themefull earn money