Home / Pedoman Pemberitaan Media Siber

Pedoman Pemberitaan Media Siber

Kemerdekaan berpendapat, Kemerdekaan Berekspresi, dan Kemerdekaan Pers adalah Hak Asasi Manusia yang dilindungi Pancasila , Undang-undang 1945, dan Deklarasi  Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan Media Siber  di Indonesia Juga merpakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan Pers itu sendiri.

Media Siber memilik karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara Profesional, Memenuhi fungsi, Hak, dan Kewajibannya sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama Organisasi Pers, Pengelola Media Siber, dan Masyarakat menyususn Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

  1. Ruang Lingkup
  • Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana Internet dan melaksanakan kegiatan Jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
  • Isi buatan pengguna ( User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan dipublikasikan oleh pengguna Media Siber antara lain: Article, Gambar, Komentar, Suara, Video, dan Berbagai bentuk unggahan yang melekat pada Media Siber  seperti : Blog, Forum,  Komentar Pembaca atau Pemirsa, serta bentuk lain.
  1. Verifikasi dan Keberimbangan Berita 
  1. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
  2. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
  3. Ketentuan dalam butir (a) diatas dikecualikan, dengan syarat:
  4. Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak.
  5. Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan Identitasnya, Kredibel, dan Kompeten;
  6. Subyek berita yang harus dikonfirmasikan tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diwawancarai;
  7. Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya.

Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, didalam kurung serta menggunakan huruf miring;

  1. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan kemudian hasil Verifikasi dicantumkan pada berita yang belum terverifikasi.

 

  1. Isi Buatan Pengguna 
  1. Media Siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai isi buatan pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
  2. Media Siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk isi buatan pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
  3. Dalam registrasi tersebut , Media Siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa isi buatan yang dipublikasikan:
  4. Tidak memuat isi bohong, fitnah,sadis dan cabul;
  5. Tidak memuat isi yang menggandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku,agama, ras dan antar golongan ( SARA), serta tindakan kekerasan.
  6. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
  7. Media Siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi buatan pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
  8. Media Siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan isi buatan pengguna yan dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan pada tempat yang dengan mudah dapat diakses oleh pengguna.
  9. Media Siber wajib menyuting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap isi buatan pengguna yang dilaporkan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional paling lambat 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
  10. Media Siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masaalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
  11. Media Siber bertangung jawab atas isi buatan pengguna yang dilaporkan, bila tidak mengambil sebuah tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).
  1. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
  1. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab mengacu pada undang-undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers
  2. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
  3. Di setiap berita Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan Hak Jawab tersebut.
  4. Bila suatu berita Media Siber tertentu disebarluaskan media cyber lain , maka:
  1. Tanggung jawab Media Siber lain pemuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di Media Siber tersebut atau media cyber yang berada dibawah otoritas teknisnya;
  2. Koreksi berita yang dilakukan sebuah Media Siber, juga harus dilakukan oleh Media Siber lain yang mengutip berita dari Media Siber yang di koreksi itu;
  3. Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah Media Siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh Media Siber pemilik dan pembuat berita tersebut , bertanggungjawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

Sesuai dengan Undang-undang Pers , media cyber yang tidak melayani hak jawab  dapat dijatuhi sanksi hukum pidana  denda  paling banyak  500.000.000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah)

 

  1. Pencabutan Berita 
  1. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi , kecuali terkait masaalah SARA, Kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan  khusus lain yang ditetapkan  Dewan Pers.
  2. Media Siber lain wajib  mengikuti pencabutan kutipan  berita dari media asal yang telah dicabut.
  3. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

 

     6. Iklan 

  1. Media Siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan Iklan
  2. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan  atau isi berbayar wajib mencantumkan  keterangan “ advertorial”, “Iklan”, “ads”, “ Sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

 

  1. Hak Cipta

 Media Siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

  1. Pencantuman Pedoman 

Media Siber wajib mencantumkan pedoman pemberitaan media cyber ini dimedianya secara terang dan jelas.

  1. Sengketa 

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan pedoman pemberitaan  media Siber  ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

 

 

Jakarta, 3 Februari 2012

(pedoman ini ditandatanggani oleh Dewan Pers dan Komunitas Pers dijakarta, 3 Februari 2012)

Powered by keepvid themefull earn money